Sidoarjo, Indonesiajaya-news.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan rencana pembangunan kawasan wisata mangrove di wilayah pesisir timur. Tahap awal pengembangan destinasi ekowisata tersebut akan difokuskan di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati. Ke depan, kawasan wisata mangrove ini direncanakan membentang hingga wilayah pesisir selatan Kabupaten Sidoarjo.
Salah satu tahapan penting yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan akses
jalan menuju kawasan wisata tersebut. Pemkab Sidoarjo merencanakan peningkatan jalan utama sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer dengan lebar mencapai 25 meter.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menunjang kemudahan akses masyarakat sekaligus mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir.
Namun, dalam rencana pembangunan akses jalan tersebut terdapat sebagian lahan
yang merupakan aset milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan berada dalam pengelolaan
Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya. Karena itu, Pemkab Sidoarjo melakukan koordinasi untuk membahas mekanisme pemanfaatan lahan yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) di bawah Kementerian Pertahanan tersebut.
Koordinasi dilakukan melalui kunjungan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo M. Bachruni Aryawan bersama Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo M. Makhmud, serta Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo Muhammad Yunan Khoiron ke Markas Kodaeral V Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Rombongan Pemkab Sidoarjo diterima Asisten Logistik (Aslog) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisfaslan) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.
Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan mengatakan, pembangunan kawasan wisata mangrove membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan utama. Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai tahapan agar rencana peningkatan jalan tersebut dapat direalisasikan.
Menurutnya, keterlibatan TNI AL diperlukan karena sebagian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan akses jalan merupakan aset milik institusi tersebut.
Oleh sebab itu, koordinasi dengan Kodaeral V Surabaya menjadi langkah awal untuk memperoleh kejelasan mekanisme pemanfaatan lahan.
“Rencana kebutuhan lahan milik TNI AL untuk akses jalan menuju kawasan wisata mangrove sekitar 4.505 meter persegi,” ujar Bachruni usai melakukan koordinasi dengan jajaran Kodaeral V Surabaya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga alternatif mekanisme pemanfaatan aset yang dapat dipertimbangkan, yakni tukar-menukar atau tukar guling, hibah, dan pinjam pakai.
Masing-masing opsi memiliki ketentuan tersendiri dan harus mengikuti prosedur
pengelolaan Barang Milik Negara.
Bachruni menegaskan, keputusan pemanfaatan lahan tersebut tidak dapat ditetapkan secara langsung oleh Kodaeral V Surabaya. Permohonan dari Pemkab Sidoarjo
nantinya akan melalui kajian teknis di tingkat Kodaeral V sebelum diteruskan kepada
Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan persetujuan.
“Permohonan Pemkab Sidoarjo nanti dikaji secara teknis oleh Kodaeral V, lalu
diteruskan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan izin pemanfaatannya,” jelasnya.
Bachruni juga memaparkan perbedaan ketiga alternatif tersebut Apabila menggunakan mekanisme tukar guling, pemerintah daerah harus menyediakan lahan pengganti dengan nilai minimal sepadan dengan aset yang dimanfaatkan. Mekanisme ini menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pengelolaan aset negara.
Sementara itu, melalui mekanisme hibah, pengalihan kepemilikan aset dilakukan tanpa kompensasi apabila memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun opsi pinjam pakai memungkinkan Pemkab Sidoarjo menggunakan lahan tersebut tanpa pembayaran sewa. Jangka waktu pinjam pakai maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan serta kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan.
Untuk memastikan kebutuhan lahan secara lebih terperinci, Pemkab Sidoarjo bersama Kodaeral V Surabaya akan segera melakukan survei lapangan. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan luasan lahan yang diperlukan sekaligus mencocokkan rencana pembangunan akses jalan dengan kondisi di lapangan.
Survei bersama tersebut menjadi bagian penting dalam proses persiapan sebelum pengajuan pemanfaatan aset dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Bachruni berharap koordinasi dan proses administrasi yang sedang berjalan dapat segera menemukan titik terang. Dengan demikian, rencana pembangunan akses menuju kawasan wisata mangrove dapat dipersiapkan secara lebih matang. Pengembangan kawasan wisata mangrove ini diharapkan menjadi salah satu upaya Pemkab Sidoarjo dalam mengoptimalkan potensi wilayah pesisir. Selain membuka
peluang pengembangan destinasi wisata berbasis alam, keberadaan kawasan
tersebut juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Rencana pengembangan yang diarahkan membentang dari Kecamatan Sedati hingga Kecamatan Jabon diharapkan dapat menjadi kawasan ekowisata unggulan Kabupaten Sidoarjo. Melalui penyiapan infrastruktur dan koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan rencana tersebut secara bertahap.
“Kita akan segera melakukan survei lapangan bersama Kodaeral V Surabaya untuk memastikan luas dan kebutuhan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove,” pungkas Bachruni. (Arifin/Kominfo)
