Opini Publik | Reformasi Polri, Profesionalisme, Kesejahteraan Anggota, dan Kepercayaan Masyarakat
JAKARTA, Indonesiajaya-news.com – 11 November 2026, Visi Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan kelembagaan. Visi tersebut merupakan harapan besar rakyat Indonesia terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), agar semakin profesional, humanis, transparan, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, agenda pembenahan institusi kepolisian menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Program 100 Hari Kepemimpinan Polri diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga menghadirkan perbaikan nyata dalam pelayanan dan penegakan hukum.
Reformasi Polri semestinya dibangun dengan mendengarkan dua suara sekaligus: keresahan masyarakat yang membutuhkan keadilan dan aspirasi anggota kepolisian di lapangan yang menghadapi kompleksitas pekerjaan.
Keduanya bukan kepentingan yang harus dipertentangkan. Justru keduanya merupakan fondasi penting dalam membangun institusi kepolisian yang sehat.
Masyarakat Membutuhkan Kepastian Hukum, Bukan Sekadar Janji Pelayanan
Bagi masyarakat, keberhasilan reformasi kepolisian sesungguhnya sederhana.
Warga yang kehilangan barang ingin laporannya diterima tanpa dipersulit. Korban penipuan ingin mengetahui perkembangan perkaranya tanpa harus mengenal seseorang di kepolisian. Korban kekerasan membutuhkan perlindungan, bukan justru merasa dihakimi.
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan hukum yang sama, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, jabatan, maupun kedudukan sosial.
Data Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan terdapat 713 laporan masyarakat dengan substansi kepolisian sepanjang 2025. Angka tersebut tidak berarti seluruh laporan merupakan pelanggaran yang terbukti, tetapi menjadi salah satu indikator bahwa kualitas pelayanan dan tata kelola kepolisian tetap membutuhkan perhatian.
Keluhan mengenai ketidakjelasan perkembangan perkara, dugaan pungutan liar, keterlambatan pelayanan, serta perlakuan yang tidak setara harus menjadi bahan evaluasi serius.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa suatu perkara baru memperoleh perhatian setelah ramai di media sosial.
Hukum tidak boleh menunggu viral untuk mulai bekerja.
Keadilan bukan hadiah bagi mereka yang memiliki banyak pengikut, uang, ataupun kemampuan membangun tekanan publik.
Kritik masyarakat terhadap pemerintah maupun kepolisian juga harus ditempatkan dalam kerangka hak konstitusional warga negara. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan tidak semestinya dipandang sebagai ancaman hanya karena berisi kritik.
Dalam konflik agraria, sengketa lahan, persoalan ketenagakerjaan, maupun demonstrasi, kehadiran polisi harus mencerminkan netralitas, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Polri harus hadir sebagai penjaga hukum, bukan penjaga kepentingan pihak tertentu.
Kesejahteraan Anggota Juga Bagian dari Reformasi
Di balik tuntutan profesionalisme, terdapat persoalan internal yang tidak boleh diabaikan, yakni beban kerja dan kesejahteraan anggota Polri.
Anggota kepolisian menghadapi berbagai tugas kompleks, mulai dari penanganan tindak pidana, konflik sosial, kecelakaan, bencana, pengamanan kegiatan masyarakat, demonstrasi, hingga kejahatan digital.
Di sejumlah wilayah, keterbatasan personel dan bertambahnya pekerjaan administratif berpotensi mengurangi waktu anggota untuk melaksanakan tugas utama, seperti patroli, pelayanan masyarakat, dan penanganan perkara.
Profesionalisme tidak cukup dibangun melalui perintah dan kedisiplinan. Profesionalisme juga membutuhkan dukungan sistem kerja, fasilitas operasional, pelatihan, perlindungan keselamatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan yang layak.
Karena itu, diperlukan audit beban kerja dan kesejahteraan anggota secara menyeluruh. Evaluasi tersebut tidak hanya melihat gaji pokok, tetapi juga mempertimbangkan biaya hidup, perumahan, jam kerja, risiko penugasan, kebutuhan operasional, serta kesenjangan fasilitas antara satuan kerja.
Kesejahteraan tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan. Namun, persoalan kesejahteraan dan dukungan kerja juga tidak boleh terus diabaikan.
Polisi yang profesional membutuhkan sistem organisasi yang profesional pula.
Mengembalikan Prioritas kepada Tugas Pokok Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tiga tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 juga perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pengawasan kepolisian.
Polri memang tidak harus menutup diri dari persoalan sosial. Pencegahan kejahatan membutuhkan kerja sama lintas lembaga dan partisipasi masyarakat.
Peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) pada 11 November 2026, misalnya, menunjukkan keterlibatan Polri dalam membantu memperluas akses kesempatan kerja melalui kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha.
Inisiatif tersebut dapat menjadi ruang kerja sama sosial yang bermanfaat. Namun, pelaksanaannya perlu tetap memperjelas batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga.
Polri dapat berperan sebagai fasilitator dan penghubung, sementara kebijakan teknis ketenagakerjaan tetap menjadi tanggung jawab lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang tersebut.
Setiap program tambahan perlu mempertimbangkan empat hal: dasar hukum, pembagian tanggung jawab, ketersediaan anggaran dan personel, serta dampaknya terhadap pelayanan utama kepolisian.
Polri tidak harus menjadi institusi yang mengerjakan seluruh urusan negara. Polri justru akan semakin dihormati apabila mampu menjalankan tugas pokoknya secara optimal.
Membenahi Sistem Komando, Meritokrasi, dan Pengawasan Internal
Persoalan profesionalisme tidak hanya bergantung pada perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem organisasi.
Anggota yang berintegritas membutuhkan lingkungan kerja yang melindungi kejujuran dan keberanian menolak perintah yang bertentangan dengan hukum.
Promosi jabatan harus mengutamakan kompetensi, rekam integritas, kualitas kepemimpinan, serta hasil pelayanan kepada masyarakat.
Pengawasan internal juga perlu diperkuat agar setiap pengaduan diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Anggota yang melaporkan dugaan penyimpangan harus memiliki jalur pengaduan yang aman, perlindungan kerahasiaan, serta mekanisme perlindungan dari tindakan balasan.
Pertanggungjawaban tidak boleh hanya dibebankan kepada anggota pelaksana di lapangan. Proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab pimpinan juga harus menjadi bagian dari evaluasi apabila terdapat dugaan pelanggaran.
Solidaritas korps seharusnya menjaga kehormatan profesi, bukan menjadi alasan untuk menutupi penyimpangan.
Polisi yang baik tidak boleh menjadi korban polisi yang buruk. Sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh menjadi korban solidaritas korps yang salah tempat.
Pelayanan Publik Harus Terukur dan Transparan
Masyarakat membutuhkan perubahan yang dapat dirasakan langsung.
Setiap laporan yang diterima melalui mekanisme resmi harus memperoleh registrasi, informasi tindak lanjut, petugas penanggung jawab, serta penjelasan mengenai prosedur yang berlaku.
Dalam penanganan perkara pidana, pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) harus dipantau sesuai ketentuan. Sistem pencatatan yang transparan diperlukan agar keterlambatan dapat diketahui dan dievaluasi.
Layanan darurat 110, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), serta unit pelayanan perempuan, anak, dan kelompok rentan juga harus dievaluasi berdasarkan pengalaman nyata masyarakat.
Pemanfaatan teknologi pengawasan, termasuk dokumentasi tindakan kepolisian, dapat menjadi instrumen pendukung transparansi dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, privasi, dan ketentuan hukum.
Keberhasilan penegakan hukum juga tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah penangkapan, tersangka, maupun barang bukti.
Kualitas pembuktian, kepatuhan prosedur, perlindungan korban, penyelesaian perkara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan.
Penegakan hukum yang kuat bukan sekadar berhasil menangkap orang, melainkan berhasil menegakkan hukum tanpa melanggar hukum.
Tujuh Agenda Strategis untuk Program 100 Hari Kapolri
Sebagai bentuk masukan konstruktif terhadap agenda reformasi, terdapat tujuh usulan yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pelaksanaan percontohan di sejumlah Polres dan Polsek.
- Audit Beban Kerja dan Penugasan Tambahan
Memetakan beban kerja, kebutuhan personel, kegiatan administratif, penugasan tambahan, serta waktu yang terserap di setiap satuan kerja.
- Kepastian Penerimaan dan Perkembangan Laporan
Memastikan setiap laporan masyarakat tercatat, memiliki penanggung jawab, serta memperoleh informasi perkembangan perkara sesuai ketentuan.
- Pelayanan Bebas Diskriminasi dan Pungutan Ilegal
Memperkuat pengawasan pelayanan, pemeriksaan dugaan pungutan liar, serta evaluasi pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian.
- Perlindungan bagi Pelapor Penyimpangan
Menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, menjaga kerahasiaan identitas, dan melindungi anggota maupun masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran.
- Penguatan Pelayanan bagi Kelompok Rentan
Meningkatkan kompetensi petugas, fasilitas pemeriksaan, pendampingan korban, serta pelayanan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- Audit Kesejahteraan dan Dukungan Operasional
Mengevaluasi kebutuhan riil anggota, fasilitas kerja, biaya operasional, keselamatan penugasan, dan kesenjangan dukungan antarwilayah.
- Evaluasi Independen dan Laporan Terbuka
Melibatkan unsur pengawasan eksternal sesuai kewenangannya, termasuk Kompolnas, Ombudsman RI, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk menilai capaian serta hambatan reformasi.
Ketujuh agenda tersebut perlu disertai data awal, indikator yang jelas, dan laporan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih baik sejumlah Polres menunjukkan perbaikan nyata dan terukur daripada banyak satuan kerja hanya melaporkan keberhasilan administratif tanpa perubahan yang dirasakan masyarakat.
Reformasi Membutuhkan Keberanian Mengakui Kekurangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dengan meminta masyarakat berhenti mengkritik.
Kepercayaan tumbuh ketika institusi bersedia mendengar, mengakui kekurangan, memperbaiki kesalahan, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan.
Evaluasi Program 100 Hari sebaiknya tidak hanya memuat keberhasilan, tetapi juga program yang belum mencapai sasaran, pengaduan yang masih tertunda, serta persoalan struktural yang membutuhkan pembenahan lebih panjang.
Keterbukaan mengenai kekurangan bukan tanda kelemahan kepemimpinan. Justru hal tersebut menunjukkan kesediaan institusi untuk mengutamakan perbaikan daripada pencitraan.
Reformasi juga membutuhkan dukungan pemerintah, DPR, lembaga pengawas, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sesuai kewenangannya.
Persoalan yang membutuhkan pembenahan struktural tidak dapat seluruhnya dibebankan kepada anggota di lapangan.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas. Anggota yang bekerja dengan integritas harus dilindungi dan dihargai, sedangkan setiap dugaan pelanggaran wajib diperiksa secara adil dan profesional.
Penutup: Mempertemukan Kepercayaan Rakyat dengan Kehormatan Profesi
Masyarakat tidak menuntut setiap polisi menjadi manusia sempurna. Rakyat menginginkan polisi yang jujur, kompeten, mudah dihubungi, menghormati martabat manusia, serta berani menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang sedang berhadapan dengannya.
Demikian pula, anggota Polri berhak memperoleh kepemimpinan yang adil, pembagian tugas yang jelas, kesejahteraan yang layak, dukungan operasional yang memadai, serta sistem karier yang menghargai integritas.
Dua harapan tersebut tidak saling bertentangan. Keduanya justru menjadi fondasi profesionalisme kepolisian.
Visi Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan sebagai budaya kerja hingga tingkat Polsek, bukan berhenti sebagai semboyan kelembagaan.
Bagi rakyat, polisi yang baik adalah polisi yang membuat mereka merasa aman ketika meminta pertolongan.
Bagi anggota, institusi yang baik adalah institusi yang memungkinkan mereka menjalankan tugas secara benar tanpa tekanan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa harus mengorbankan martabat profesinya.
Karena itu, ada satu pesan penting yang patut menjadi perhatian dalam agenda reformasi Polri:
Jangan biarkan polisi yang baik menjadi korban sistem yang buruk. Dan jangan biarkan rakyat menjadi korban polisi yang buruk.
Reformasi bukan sekadar pergantian pimpinan, pembentukan program baru, atau penambahan perangkat pengawasan.
Reformasi adalah keberanian mengganti kebiasaan yang salah, meskipun kebiasaan tersebut sudah lama dianggap biasa.
Polri tidak harus menjadi institusi yang ditakuti rakyat untuk menjadi kuat. Kepercayaan masyarakat, profesionalisme, keadilan, dan integritas justru merupakan fondasi penting bagi kehormatan institusi kepolisian.
Semoga Program 100 Hari Kepemimpinan Kapolri menjadi awal perubahan yang tidak hanya tercatat dalam laporan institusi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dan anggota Polri hingga ke pelosok negeri.
Penulis:
Michael, S.H., CTA., CDRP., CPFI.
Pengurus Organisasi Advokat
Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik
Opini ini merupakan pandangan dan masukan penulis sebagai bentuk kepedulian terhadap reformasi kepolisian, penguatan negara hukum, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
