Surabaya, Indonesiajayanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendorong seluruh satuan pendidikan agar menghadirkan lingkungan sekolah yang inklusif serta ramah bagi anak penyandang disabilitas, karena masih ditemukan anak penyandang disabilitas yang menghadapi kendala untuk memperoleh akses pendidikan.
“Pendidikan inklusif jangan berhenti menjadi jargon. Masih ditemukan anak penyandang disabilitas yang menghadapi kendala untuk memperoleh akses pendidikan yang setara karena belum semua sekolah memiliki kesiapan memberikan layanan inklusif,” ujar Anggota FPKS DPRD Jatim, Harisandi Savari dikonfirmasi, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya pendidikan inklusif tidak boleh hanya menjadi konsep dalam kebijakan, melainkan harus diwujudkan melalui layanan pendidikan yang nyata dan setara bagi seluruh peserta didik.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Namun demikian, menurut dia, pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan penguatan, terutama terkait kesiapan sekolah, kompetensi pendidik, serta fasilitas pendukung.
Harisandi menegaskan setiap anak di Jawa Timur memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa adanya perlakuan diskriminatif. “Sekolah tidak cukup hanya membuka pintu penerimaan siswa. Anak penyandang disabilitas harus dipastikan diterima, didampingi, berkembang, dan memiliki peluang yang sama untuk mencapai masa depan,” katanya.
Pihaknya juga, meminta pemerintah daerah memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan serta pendampingan agar mampu memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan berbagai ragam disabilitas.
Selain itu, sarana prasarana sekolah yang aksesibel, lingkungan belajar yang aman, serta sistem pendampingan bagi penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian dalam implementasi pendidikan inklusif.
“Kita ingin pendidikan inklusif hadir secara nyata. Bukan sekadar anak disabilitas diperbolehkan masuk sekolah, tetapi mereka benar-benar merasa diterima dan mendapatkan layanan pendidikan terbaik,” ucap Harisandi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencapai sekitar 3,42 juta jiwa atau 8,41 persen dari jumlah penduduk Jawa Timur.
Sementara berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 1,86 juta jiwa penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur.(Arifin/Kominfo)
